New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
To search Academia.edu and the wider Online speedier and even more securely, please have a couple of seconds to enhance your browser.
Additionally, The federal government declared Papua KKB (a Papuan independence armed team) a terrorist Firm under the Law No. five/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful initiatives connected to Papuans’ rights to self-dedication and independence, as being the Law criminalizes people who ‘distribute words, attitudes or habits, crafting, or Show Using the aim of inciting someone or team of people to commit violence or threats of violence’.
Each particular person shall have the appropriate to speak and to obtain information and facts for the objective of the development of his/herself and social ecosystem, and shall have the correct to hunt, attain, possess, retail outlet, method and convey info by employing all accessible different types of channels.
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[fourteen]
The Library of Congress is generating its World wide web Archives Selection accessible for instructional and investigate uses. The Library has acquired permission for the use of lots of resources in the Collection, and presents additional supplies for instructional and exploration needs in accordance with good use less than Usa copyright law. Several, Otherwise all, of your Sites in the gathering and elements integrated into the websites (e.g., pictures, articles or blog posts, graphical representations) are protected by copyright.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun person lain selain user yang memeberikan setting up dan route
Proposed amendments to Indonesia’s Digital Data and Transactions (ITE) Legislation purpose to shield young children by criminalizing “cyberbullying,” but some activists and cost-free-speech advocates alert that the new laws may be used to stifle respectable dissent.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi problem fixing malah asik menjadi challenge taking.
This expanded number of “blasphemy laws” carry major danger of staying executed versus speech or advocacy that is definitely significant of the government. Additionally, the new Criminal Code consists of selected prohibitions (against incitement of an individual to alter religions or develop into non-spiritual and versus the promotion of contraception to young children) that would Restrict the expressive actions of religion-based CSOs and of CSOs supporting reproductive rights, respectively.
The Perppu drastically simplifies the measures that The federal government should get to ban and dissolve CSOs. It gets rid of the job from the court in general, the two in approving or overseeing the dissolution procedure.
The decision was taken pursuing the issuance of a regulation in lieu with the Law on Mass Businesses, which has sparked worries around likely violations of the right to assemble since it grants The federal government the power to disband mass groups without the mendapatkan informasi lebih lanjut need of because of course of action.
Indonesian anti-corruption activists have endured a surge of digital assaults, in the hacking of messaging accounts towards the sabotage of a zoom conference with pornography for speaking out against the sacking of seventy five officers with the company. Campaigns group stated that the sacking appeared to be abid to undermine the Corruption Eradication Fee work.